Ketika seorang siswa dengan ekonomi pas-pasan, saat itulah, dia akan masuk perangkap diskriminasi pendidikan. Tidak lagi ada harapan masuk sekolah pemerintah. Karena saat ini, sekolah pemerintah (baca negeri) hanya menampung anak rakyat yang berprestasi di arena kognitif semata dan tentunya mempunyai ekonomi selangit. Jika berprestasi rendah dan ekonomi pas-pasan, siswa mulai masuk anak swasta yang serba diwarnai diskriminasi.
Diskriminasi pertama, siswa akan masuk keranjang tidak mampu secara kognitif. Mereka akan masuk sekolah swasta yang dianggap sekolah nomor dua setelah negeri. Anehnya, masyarakat menerima diskriminasi ini dengan berlomba-lomba menjaga gengsi yang ditandai dengan memasukkan anaknya ke negeri. Dan tidak ada jaminan anaknya nanti akan berbekal ketrampilan, pengetahuan dan moral yang baik.
Kecuali sekolah swasta yang mandiri dan kaya, sekolah swasta pinggiran selalu serba kekurangan, baik dana, sarana, maupun kognisi siswa karena perasan (buangan) dari negeri yang telah terdiskriminasi. Anehnya, media massa tidak akan pernah melirik siswa yang masuk keranjang diskriminatif ini. Yang diekspos selalu siswa yang berada di negeri dengan potensi yang bagus. Dan apakah siswa swasta juga tidak ingin bersaing, dan apakah swasta tidak mempunyai potensi atau ketrampilan yang lebih ???
Diskriminasi kedua, pemerintah selalu memandang sekolah swasta sebagai sekolah di luar jangkauannya. Yang selalu menjadi bahan untuk dikembangkan selalu didominasi sekolah negeri. Akibatnya, pandangan sebelah mata pun terjadi. Pertanyaannya sekarang : sekolah swasta apa juga tidak ikut andil dalam mengembangkan potensi anak bangsa ???
Diskriminasi ketiga, siswa yang tidak masuk negeri dianggap sebagai biang kenakalan dan ketidakaturan dalam bersikap. Celoteh masyarakat pun akan membentuk karakter dari anak swasta, karena sudah diberi label. Maka ketidakteraturan itupun terjadi. Apakah sekolah swasta juga tidak punya tata tertib??? Dan apakah para guru juga tidak memperhatikan sikap dari siswanya???
Padahal, kalau dirunut lebih jauh, siswa sekolah swasta berjumlah lebih banyak dari siswa di negeri karena kapasitas yang tidak mencukupi. Untuk itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menampung mereka karena tanggung jawab berdasarkan UUD 1945, pemerintah berada di garda depan. Pemerintah juga berkewajiban mengembangkan sekolah swasta.
Diskriminasi pertama, siswa akan masuk keranjang tidak mampu secara kognitif. Mereka akan masuk sekolah swasta yang dianggap sekolah nomor dua setelah negeri. Anehnya, masyarakat menerima diskriminasi ini dengan berlomba-lomba menjaga gengsi yang ditandai dengan memasukkan anaknya ke negeri. Dan tidak ada jaminan anaknya nanti akan berbekal ketrampilan, pengetahuan dan moral yang baik.
Kecuali sekolah swasta yang mandiri dan kaya, sekolah swasta pinggiran selalu serba kekurangan, baik dana, sarana, maupun kognisi siswa karena perasan (buangan) dari negeri yang telah terdiskriminasi. Anehnya, media massa tidak akan pernah melirik siswa yang masuk keranjang diskriminatif ini. Yang diekspos selalu siswa yang berada di negeri dengan potensi yang bagus. Dan apakah siswa swasta juga tidak ingin bersaing, dan apakah swasta tidak mempunyai potensi atau ketrampilan yang lebih ???
Diskriminasi kedua, pemerintah selalu memandang sekolah swasta sebagai sekolah di luar jangkauannya. Yang selalu menjadi bahan untuk dikembangkan selalu didominasi sekolah negeri. Akibatnya, pandangan sebelah mata pun terjadi. Pertanyaannya sekarang : sekolah swasta apa juga tidak ikut andil dalam mengembangkan potensi anak bangsa ???
Diskriminasi ketiga, siswa yang tidak masuk negeri dianggap sebagai biang kenakalan dan ketidakaturan dalam bersikap. Celoteh masyarakat pun akan membentuk karakter dari anak swasta, karena sudah diberi label. Maka ketidakteraturan itupun terjadi. Apakah sekolah swasta juga tidak punya tata tertib??? Dan apakah para guru juga tidak memperhatikan sikap dari siswanya???
Padahal, kalau dirunut lebih jauh, siswa sekolah swasta berjumlah lebih banyak dari siswa di negeri karena kapasitas yang tidak mencukupi. Untuk itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menampung mereka karena tanggung jawab berdasarkan UUD 1945, pemerintah berada di garda depan. Pemerintah juga berkewajiban mengembangkan sekolah swasta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar